BERITA TERKINI
Ralat Pengumuman inpassing PBT 2017 bisa diakses pada halaman pengumuman   rekrutmen CPNS lingkup Kementerian pertanian tahun 2017 bisa di akses pada link http://cpns.pertanian.go.id/   aplikasi e-Perlintan sudah dapat di Download   5 Juli 2017 Dirjen TP, Dandim 0509/Kab Bekasi dan Bupati Kab. Bekasi melakukan Percepatan Tanam Padi di Desa Suka Karya   Selamat Hari Raya Idul Fitri 1348 H   TIm Direktorat Perlindungan TP berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Prov. NTT mengatasi hama Belalang di SUmba Timur   Kunjungi Stand Ditjen TP pada acara Penas di Prov. Aceh tanggal 6-11 Mei 2017   Mentan: "Kunci menghentikan impor Beras dengan LTT Padi dan SERGAP"    Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Jagung 2017 dapat di Download pada menu Pengumuman   16 - 18 Pebruari 2017 di The Sunan Hotel Solo, Ditjen TP Melaksanakan Pemantapan Program dan Kegiatan Tahun 2017   
Hari ini : 24-10-2017

Update : Jum'at, 15 September 2017, 01:04:04     Dilihat : 197 kali

Jakarta, Kamis (14/9) – Hadirnya keterbukaan informasi publik diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan negara lebih transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel, hal ini diungkapkan Oleh Direktur Akabi Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Rita Mezu saat membuka Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Kementerian Pertanian dengan mengangkat tema “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik” Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Upsus PJK I kantor Ditjen Tanaman Pangan menghadirkan narasumber yaitu Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar, Msi, Wakil Ketau dewan Pers Ahmad Djauhar dan Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Ir. Dwiretnani Hesti Marhaeni, acara ini juga dihadiri oleh peserta dari PPID Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian, PPID Pembantu Pelaksana lingkup Ditjen TP dan Pengelola Informasi Publik Lingkup Ditjen TP.

Perkembangan arus informasi publik yang semakin deras dewasa ini berdampak pada perubahan tata kelola informasi publik, hal ini membuat Lembaga/instansi pemerintah harus siap menghadapinya, “kita harus mampu memperoduksi informasi publik lalu menyajikan informasi tersebut kepada publik melalui media-media elektronik dan media sosial, kita harus jadi produsen informasi publik, bukan sekedar menjadi perespon informasi publik” tegas Direktur Politik Dalam Negeri saat membawakan materi “Peran Ormas Dan Parpol Dalam Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mendukung Pembangunan Bidang Politik Dalam Negeri”, hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers Bahwa era keterbukaan informasi publik di tandai dengan kebebasan pers oleh karena itu dalam implementasinya pemerintah harus membuka diri, membuka akses informasi kepada masyarakat, akan tetapi dalam aturannya terdapat juga informasi publik yang tidak terbuka untuk publik atau informasi yang dikecualikan “kalau informasi itu berpotensi memecah belah masyarakat buat apa di buka, tetapi selagi informasi itu bersifat umum dan mampu menambah pengetahuan masyarakat itulah yang harus disebarluaskan”ujarnya

Sementara itu ditempat yang sama Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Publik menyampaikan bahwa pertemuan ini sangat penting karena merupakan sarana dan media bertukar informasi antar PPID lingkup Kementerian Pertanian untuk mewujudkan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang lebih baik di Kementerian Pertanian.

Pencarian :
AGENDA


PENGUMUMAN