Dirjen Tanaman Pangan gelar rakor Nasional ATAP 2017 di solo

Kamis, 26 Juli 2018

Solo (25/7/2018), Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian melaksanakan Rakor Nasional dalam rangka Penyusunan Angka Tetap (ATAP) tahun 2017 dan Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2018.

Kegiatan ini adalah rapat rutin yang diselenggarakan bersama antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, dalam rangka membahas angka produksi padi dan palawija pada status angka tetap tahun 2017 dan angka ramalan I 2018. Tujuannya adalah membahas pencapaian luas panen, produktivitas dan produksi padi dan palawija yang kemudian akan ditetapkan sebagai angka tetap tahun 2017 dan angka ramalan I tahun 2018 yang dilaksanakan di Hotel The Alana Solo Jawa Tengah. Rakor ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah selaku tuan rumah, Penanggung Jawab UPSUS PJK Provinsi Lingkup Kementerian Pertanian, Para Sekretaris Dinas/Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Provinsi se-Indonesia serta Narasumber dari Deputi Bidang Statistik Produksi ( M. Habibullah, S.Si, M.Si ).

Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS, DAA resmi membuka acara pada pukul 20.30 wib sekaligus memberikan arahan kepada seluruh peserta rakor. Dirjen TP meminta khususnya kepada para pemangku tanggung jawab UPSUS harus lebih pro aktif mencatat dan melaporkan penambahan Luas Tanam ke BPS agar tercatat di SP BPS. Selanjutnya Dirjen TP meminta kepada BPS untuk membuat kebijakan (Deskresi) mencatat luas tanam bagi Dinas Pertanian Kabupaten yang tidak mau melaporkan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak ada artinya apabila hasilnya tidak tercatat di BPS sehingga kerjasama yang erat antara Kementerian Pertanian dengan BPS sangat penting.

Persoalan yang masih ditemui saat ini seperti adanya perbedaan data luas baku lahan sawah yang diterbitkan beberapa instansi perlu diseragamkan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran data. Perkembangan teknologi citra satelit pengukuran luas lahan perlu diikuti dan diaplikasikan guna mendapatkan data yang lebih akurat, meskipun membutuhkan biaya yang besar" ungkap DirjenTP". Selanjutnya Dirjen TP memaparkan pencapaian OKMEI 2017/2018 dan OKJUN 2017/2018 satu persatu kepada penanggungjawab UPSUS masing -masing provinsi dari Provinsi Aceh sampai Papua yang disambut dengan tepuk tangan. Diakhir sambutan Dirjen TP meminta agar peningkatkan dukungan kegiatan dan fasilitasi dari daerah/APBD provinsi dan kabupaten terutama dalam hal penguatan SDM petugas pengumpul dan pengelola data agar meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi dengan BPS di setiap tingkatan mulai dari kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi," tutur Dirjen TP".

Kementerian Pertanian melakukan upaya pemanfaatan potensi lahan tadah hujan seluas 3,4 juta ha serta mengidentifikasi lahan terlantar/tidur yang diperkirakan potensinya mencapai 11,96 juta ha untuk dioptimalkan pemanfaatannya yang didukung dengan pembangunan embung sebanyak 30.000 unit dengan ukuran besar dan kecil sepanjang tahun 2017 melalui dana desa. Hal ini akan manambah jumlah embung-embung yang dibangun Kementerian Pertanian selama periode tahun 2016-2018.(HUMAS TP)

Google+

Solo (25/7/2018), Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian melaksanakan Rakor Nasional dalam rangka Penyusunan Angka Tetap (ATAP) tahun 2017 dan Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2018.

Kegiatan ini adalah rapat rutin yang diselenggarakan bersama antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, dalam rangka membahas angka produksi padi dan palawija pada status angka tetap tahun 2017 dan angka ramalan I 2018. Tujuannya adalah membahas pencapaian luas panen, produktivitas dan produksi padi dan palawija yang kemudian akan ditetapkan sebagai angka tetap tahun 2017 dan angka ramalan I tahun 2018 yang dilaksanakan di Hotel The Alana Solo Jawa Tengah. Rakor ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah selaku tuan rumah, Penanggung Jawab UPSUS PJK Provinsi Lingkup Kementerian Pertanian, Para Sekretaris Dinas/Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Provinsi se-Indonesia serta Narasumber dari Deputi Bidang Statistik Produksi ( M. Habibullah, S.Si, M.Si ).

Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS, DAA resmi membuka acara pada pukul 20.30 wib sekaligus memberikan arahan kepada seluruh peserta rakor. Dirjen TP meminta khususnya kepada para pemangku tanggung jawab UPSUS harus lebih pro aktif mencatat dan melaporkan penambahan Luas Tanam ke BPS agar tercatat di SP BPS. Selanjutnya Dirjen TP meminta kepada BPS untuk membuat kebijakan (Deskresi) mencatat luas tanam bagi Dinas Pertanian Kabupaten yang tidak mau melaporkan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak ada artinya apabila hasilnya tidak tercatat di BPS sehingga kerjasama yang erat antara Kementerian Pertanian dengan BPS sangat penting.

Persoalan yang masih ditemui saat ini seperti adanya perbedaan data luas baku lahan sawah yang diterbitkan beberapa instansi perlu diseragamkan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran data. Perkembangan teknologi citra satelit pengukuran luas lahan perlu diikuti dan diaplikasikan guna mendapatkan data yang lebih akurat, meskipun membutuhkan biaya yang besar" ungkap DirjenTP". Selanjutnya Dirjen TP memaparkan pencapaian OKMEI 2017/2018 dan OKJUN 2017/2018 satu persatu kepada penanggungjawab UPSUS masing -masing provinsi dari Provinsi Aceh sampai Papua yang disambut dengan tepuk tangan. Diakhir sambutan Dirjen TP meminta agar peningkatkan dukungan kegiatan dan fasilitasi dari daerah/APBD provinsi dan kabupaten terutama dalam hal penguatan SDM petugas pengumpul dan pengelola data agar meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi dengan BPS di setiap tingkatan mulai dari kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi," tutur Dirjen TP".

Kementerian Pertanian melakukan upaya pemanfaatan potensi lahan tadah hujan seluas 3,4 juta ha serta mengidentifikasi lahan terlantar/tidur yang diperkirakan potensinya mencapai 11,96 juta ha untuk dioptimalkan pemanfaatannya yang didukung dengan pembangunan embung sebanyak 30.000 unit dengan ukuran besar dan kecil sepanjang tahun 2017 melalui dana desa. Hal ini akan manambah jumlah embung-embung yang dibangun Kementerian Pertanian selama periode tahun 2016-2018.(HUMAS TP)

Google+
berita lain