Kunker Komisi IV DPR RI: Sinergi mewujudkan Merauke sebagai Lumbung Pangan Nasional

Dalam rangka mewujudkan Merauke sebagai daerah lumbung pangan, upaya pencetakan sawah baru terus dilakukan. Potensi lahan yang cocok untuk sawah seluas 1,2 juta ha. Akan tetapi areal tersebut sebagian besar terdapat pada kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK). Oleh karena itu, saat pertemuan Komisi IV DPR RI dengan jajaran Pemda Kabupaten Merauke (11/11/2016), Pemda didorong untuk segera menyelesaikan perubahan status lahan dari HPK ke APL (Areal Penggunaan Lainnya). Pemda diminta agar segera mengajukan usulan tersebut ke Gubernur Papua untuk ditindaklanjuti ke Kementerian LHK dan ditembuskan ke Komisi IV DPR RI.

Dirjen Tanaman Pangan bersama Komisi IV DPR RI dan rombongan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi cetak sawah di Distrik Kurik. Hamparan sawah membentang luas di ujung timur Indonesia tersebut masih mengandalkan pengairan dari air tadah hujan. Embung-embung untuk menampung air dibangun di persawahan tersebut, akan tetapi itu belum optimal. Oleh karena itu, sinergi antar instansi sangat diperlukan kaitannya dengan cetak sawah dan sistem pengairannya (irigasi primer, sekunder, DAM).

Dalam rangka peningkatan produksi, selain perluasan areal melalui cetak sawah juga dilakukan upaya peningkatan produktivitas melalui penggunaan pupuk berimbang. Seiring dengan meningkatkan luas areal sawah di Merauke, Ketua Komisi IV DPR RI mengusulkan agar kuota pupuk untuk Merauke ditambah. Selain itu, jumlah petani dalam RDKK juga agar dirasionalisasi secara proporsional berdasarkan luas areal sawahnya. Luasan sawah per petani di Merauke berbeda dengan petani di Jawa yang berlahan sempit.

Upaya yang terus dipacu dalam mewujudkan Merauke sebagai lumbung pangan, harus diimbangi dengan penyediaan sarana gudang dan RMU serta sarana pendukung lainnya. Sarana pertanian di Merauke yang merupakan perbatasan dengan Papua Nugini harus diperkuat. BULOG harus mampu meningkatkan infrastruktur seperti Silo modern dan sebagainya. Serapan gabah/beras di wilayah tersebut juga harus lebih ditingkatkan oleh BULOG, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan mitra, seperti BUMDes. [Humas TP].