Meningkatkan Kualitas SDM Petugas Lapang Melalui Bimbingan Teknis POPT

Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) POPT baru-baru ini telah dilaksanakan di Bandung dalam rangka menghadapi musim kemarau 2023. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman petugas POPT terhadap penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) di wilayahnya masing-masing.

Supari, salah satu narasumber dari BMKG menyatakan bahwa awal musim kemarau 2023 umumnya diprediksi terjadi pada bulan April hingga Juni 2023, dan puncaknya  diprakirakan pada bulan Agustus 2023, yaitu sebanyak 72% dari wilayah Indonesia.

“Dalam menghadapi Musim Kemarau 2023, BMKG menghimbau K/L, Pemerintah Daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat untuk lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau terutama di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau bawah normal (lebih kering dibanding biasanya). Pemerintah Daerah dapat lebih optimal melakukan penyimpanan air pada akhir musim hujan ini untuk memenuhi danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya di masyarakat melalui gerakan memanen air hujan” lanjut Supari dalam arahannya ke para peserta Bimtek.

Aris Pramudia, narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga menegaskan bahwa salah satu upaya dalam menghadapi dampak El Nino adalah menunda waktu  tanam. Ini merupakan tantangan dan perlu diwaspadai dalam menghadapi IP4. “Jika ada pertanaman di saat tersebut, maka perlu disiapkan potensi air, misalnya menggunakan dam parit, atau embung. Menyiapkan komoditi yang lebih hemat air (padi tahan kering),  varietas umur pendek, menanam jagung atau kacang-kacangan sambil menunggu musim hujan tiba untuk penghematan air. Selain itu juga mempercepat jadwal tanam agar tidak terlalu lama di musim kemarau” ungkap Aris menambahkan.

Sarjuli, seorang POPT senior menjelaskan bahwa sudah saatnya seorang POPT mampu mandiri dan menjadi manajer dalam setiap program kegiatan penanganan DPI diwilayahnya masing-masing dan membuat rencana tindak lanjut (RTL). “seorang petugas lapang agar membuat rencana kerja setiap awal musim tanam, serta rencana penanganan dampak perubahan iklim jika terjadi banjir/kekeringan seperti rehabilitasi saluran air, pompanisasi, menanam varietas umur pendek di musim kemarau, mempercepat jadwal tanam dan lain sebagainya” ungkap Sarjuli.

Ditempat terpisah, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan menyatakan dukungannya terhadap kegiatan bimbingan teknis POPT agar para petugas lapang bisa lebih profesional dalam tugasnya khususnya dalam mengupdate data banjir dan mendorong upaya mitigasi di daerah rawan DPI khususnya banjir. Selain itu, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait yang berwenang dalam penanganan banjir sehingga dapat tertangani secara komprehensif.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi menambahkan bahwa updating terus dilakukan sebagai benchmark pemantauan daerah rawan dampak perubahan iklim di seluruh Indonesia. Selain itu, Suwandi memastikan kesiapan Brigade DPI yang tanggap akan kejadian banjir/kekeringan di lapangan.

“Kami akan melakukan support penanganan dampak perubahan iklim di  lahan kategori rawan banjir dan kekeringan dengan beberapa langkah yaitu : bantuan benih bagi yang puso dan pompanisasi. Saya perintahkan seluruh jajaran untuk responsif dan aktif dalam pemantauan maupun penanganan dampak perubahan iklim.” Ungkap Syahrul Yasin Limpo.

Kontributor : Rosdiana Bustam