REFORMASI SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN MELALUI E-PROPOSAL

Bogor (2/5/2016) Direktur Jenderal Tanaman Pangan Hasil Sembiring hadir pada acara Rapat Pembahasan E- Proposal sekaligus membuka acara tersebut yang dihadiri oleh Seluruh Kepala Dinas Pertanian Provinsi di Indonesia yg berlangsung dari tanggal 2- 4 Mei 2016 di Hotel Padjadjaran Suite Bogor. Dalam sambutannya Hasil Sembiring menyampaikan di era reformasi dan otonomi daerah, Pemerintah terus melakukan perubahan sesuai perkembangan zaman, antara lain berupa reformasi manajemen termasuk reformasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran.

Perencanaan masih memerlukan pembenahan pada aspek fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara internal dan eksternal maupun terhadap skala prioritas terkait dengan fokus-fokus pembangunan lanjutnya. Pembangunan pertanian secara efektif, efisien, terukur, akuntabel dan transparan; membangun sinergisme perencanaan antara Pusat dan daerah.  Di sisi lain Hasil Sembiring menekankan pada seluruh peserta rapat agar target kontribusi produksi pertanian di daerah diharapkan terus meningkat, sehingga diperlukan koordinasi dalam implementasi pembangunan pertanian baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Sementara itu, dalam mendukung mekanisme perencanaan dengan pendekatan bottom up planning dan top down policy, secara efektif dan efisien maka pengusulan proposal dari daerah dilakukan secara on-line melalui e-Proposal.

Penyusunan e-Proposal diawali dengan proses pengiriman proposal melalui e-Proposal yang disusun oleh SKPD yang dimulai dari level kabupaten/kota, provinsi dan UPT-Pusat serta Satker Pusat. per tanggal 2 Mei 2016 menggambarkan bahwa serapan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar 4,07% di posisi terakhir di bandingkan dengan Unit Eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian. Angka tersebut masih jauh dari target April 17%. Salah satu masalah yang dilaporkan kepada saya adalah CPCL yang belum tuntas sebagai akibat dari perubahan target program semula untuk padi 855.000 Ha menjadi 4,6 juta Ha yang terjadi saat DIPA sudah terbit. Melihat hal tersebut, saya kembali mengingatkan agar CPCL tersebut cepat di proses dan juga segera di daftarkan atau di masukkan ke dalam aplikasi e-proposal sesuai dengan mekanisme perencanaan di lingkup Kementerian Pertanian. (Humas TP)