Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12520,
Provinsi DKI Jakarta

(021) 7824 669

ID EN
Logo

Kementerian Pertanian

Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan

7

TKDN dalam PRODUK BENIH TANAMAN PANGAN

“Aku Cinta, Anda Cinta, Buatan Indonesia”, “Cintailah Produk-Produk Indonesia”

Dua tagline tersebut pasti sangat kita kenal yang merupakan salah satu cara kampanye pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Paket kebijakan pemerintah untuk mendukung program tersebut juga telah disusun seperti UU No.3/2014 tentang Perindustrian (pasal 85-89), PP 29/2018 tentang Pemberdayaan Industri (pasal 61), Perpres No. 16/2018 jo. 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (pasal 66), dimana semua kebijakan tersebut mewajibkan Lembaga pemerintah (pusat dan daerah) menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN), khususnya bila PDN tersebut memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25%.

Pengadaan benih tanaman, sebagai salah satu sarana budidaya pertanian tidak terlepas dari aturan tersebut. Meskipun impor (introduksi/pemasukan) benih tanaman sudah sangat dibatasi sesuai dengan UU 22/2019 pasal 28 yang menyatakan introduksi benih tanaman hanya dilakukan apabila benih tersebut atau materi induknya tidak ada di Indonesia, akan tetapi para produsen benih tetap harus membuktikan TKDN produknya melalui sertifikat TKDN.

TKDN adalah nilai (dalam %) dari komponen produksi dalam negeri, termasuk biaya pengangkutan yang ditawarkan dalam penawaran harga barang/jasa.  TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. Harga barang jadi ini merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Biaya produksi tersebut meliputi biaya untuk bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung, tetapi tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan dan Pajak Keluaran. Apabila produsen benih melakukan introduksi materi induk dari negara lain, menggunakan alat/fasilitas kerja yang diimpor dan memperkerjakan tenaga kerja warga negara asing, maka ketiga hal terebut merupakan komponen yang dihitung dalam penentuan TKDN.

Apabila suatu produk telah memiliki nilai BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) sebesar 40%, dimana 25%nya adalah TKDN, maka produk tersebut harus dibeli oleh pemerintah untuk pengadaan barang/jasa yang sesuai. Produsen yang memberdayakan UMKM melalui pola kemitraan, memberdayakan lingkungan melalui program CSR dan memberikan fasilitas pelayanan purna jual akan memiliki nilai BMP yang tinggi.

Menurut informasi dari Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, hingga saat ini belum tersedia produk benih padi dan jagung yang memiliki sertifikat TKDN, padahal sertifikat TKDN ini yang dibutuhkan dalam usulan pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik (e-catalogue). Untuk itu, para produsen benih padi dan jagung harus mengajukan permohonan penerbitan sertifikat TKDN kepada Lembaga Verifikasi Independen. Lembaga Verifikasi Independen yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian adalah PT. Surveyor Indonesia dan PT. Sucofindo (Persero). Persyaratan sertifikat TKDN ini tidak hanya berlaku untuk untuk produk benih padi dan jagung, tetapi juga untuk semua produk benih dan produk-produk lainnya yang dicantumkan di e-katalog.

Pemerintah melalui DIPA APBN Kementerian Perindustrian telah memberikan fasilitas penerbitan sertifikat TKDN tidak berbayar, dengan syarat maksimal hanya 8 sertifikat produk untuk setiap produsen pada satu lokasi pabrik dan memiliki TKDN minimal 25%. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka produsen tetap dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat TKDN tetapi dengan biaya sendiri (mandiri).

Kontrak dengan para produsen benih padi dan jagung dalam katalog sektoral Kementan akan berakhir pada akhir tahun ini.  Untuk itu dilakukan kembali proses pengajuan katalog sektoral untuk benih padi dan jagung.  Berdasarkan data dari Biro Umum dan Pengadaan Kementan, hingga tanggal 3 Oktober 2021 jumlah transaksi dalam katalog sektorat benih padi dan jagung pada tahun 2021 ini telah mencapai 1,3 T, hal ini menunjukkan hampir 100% pengadaan benih bantuan pemerintah dilakukan melalui e-purchasing. Tidak dapat dipungkiri bahwa e-purchasing sangat memudahkan dan mempercepat proses pengadaan barang sehingga para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lebih memilih metode pengadaan ini.

Hingga saat ini terdapat 57 produsen benih yang menangani 285 produk yang tercantum dalam katalog sektoral Kementan.  Sebanyak 2 produsen (4%) merupakan penyedia kecil, 42 produsen (74%) penyedia menengah dan 12 produsen (21%) non UKM. Dengan dimulainya proses pengajuan katalog sektoral untuk benih padi dan jagung, diharapkan akan semakin banyak produsen yang ikut mandaftarkan produknya dan semakin banyak pula pilihan produk (dalam hal ini varietas benih) yang ditawarkan.

Sumber : bahan tayang PUSAT P3DN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN yang disampaikan dalam Sosialisasi Katalog Sektoral Benih Padi dan Jagung Tahun 2021–2022 pada 26 Oktober 2021.


Penulis: Dina dan Suharyanto, Pengawas Benih Tanaman Madya-Dit. Perbenihan Tanaman Pangan

WhatsApp


Email


Jam Pelayanan

Hari Kerja
08:00 s/d 16:00