Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12520,
Provinsi DKI Jakarta

(021) 7824 669

ID EN
Logo

Kementerian Pertanian

Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan

7

Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Tanaman Pangan

Pengesahan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penilaian Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Dalam Pembangunan Nasional merupakan salah satu bukti dari keseriusan Pemerintah untuk menurunkan emisi GRK yang menyebabkan terjadinya pemanasan global.  Dalam Perpres tersebut NEK atau  carbon pricing terdiri dari dua instrumen yaitu: instrumen perdagangan dan nonperdagangan yang dilakukan dengan pendekatan berbasis pasar.   

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tersebut, perlu dilakukan langkah evaluasi untuk mengetahui kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap penurunan emisi GRK. Berdasarkan pertimbangan tersebut pada tanggal 6 Januari 2022, dilaksanakan rapat di Hotel Sahira Bogor untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi produksi emisi GRK dari sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan.  Rapat dipimpin oleh Koordinator Substansi Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan, dan dihadiri oleh peneliti dari Balittanah Balitbangtan,  Peneliti dari Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP),  Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Perbenihan, Direktorat Perlindungan, Direktorat Serealia, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHTP), dan Biro  Perencanaan Kementan.

Pada rapat tersebut, Prof. Fahmudin Agus dari BBSDLP menjelaskan, “Berdasarkan hasil perhitungan penurunan GRC dengan mengacu pada Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC Guidelines, 2006) pada sektor pertanian, gas metana (CH4) dari lahan sawah menjadi penyumbang emisi GRK terbesar pada tahun 2020, dengan kontribusi mencapai 48,83 juta ton CO2e atau sekitar 46,7% dari CO2e total yang diproduksi dari sektor pertanian. Penyumbang emisi GRK terbesar lainnya berasal dari N2O dari tanah (13,6%), N2O dari kotoran ternak (7,9%), N2O bukan dari tanah (4,6%), pupuk pertanian (2.2%) dan pembakaran biomass/jerami dan serasah lainnya (1,23%)”. Lebih jauh Prof. Fahmudin mengatakan “produksi GRC dari lahan sawah paling tinggi terjadi pada tahun 2015-2018. Hal ini diduga sebagai akibat dari pengaruh program UPSUS Pajale, dimana terjadi penambahan luas tanam yang cukup besar dan semakin lamanya penggenangan lahan sawah”.

Pada kesempatan yang sama, menurut Rifdan dari Kementerian PPN/Bappenas, “Penurunan emisi GRK dibidang pertanian sejak tahun 2014-2020 cenderung semakin menurun, dimana capaian potensi penurunan emisi GRK sektor pertanian nasional hingga tahun 2020 berkisar antara 11-16.000 GG CO2-eq.  Secara nasional, Jawa Timur menjadi provinsi penyumbang potensi penurunan emisi GRK tertinggi 6.324 ribu ton CO2-eq (27,28%). Selanjutnya Jawa Barat dengan 2,248 ribu ton CO2-eq (9,7%) dan Jawa Tengah sebesar 2,219 ribu ton CO2-eq (9,57%)”.

“Untuk itu, perlu dilakukan berbagai langkah-langkah strategis agar capaian produksi tanaman pangan khususnya padi tetap tinggi, namun tidak mengesampingkan nilai kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap penurunan emisi GRC”, terang Prof Fahmudin.  ”Beberapa langkah adaptasi atau lebih dikenal dengan langkah co-benefit yang dapat dilakukan yaitu: Pengairan berselang (SRI dst.), penggunaan varietas padi sawah rendah emisi CH4 yang produktivitasnya tinggi, penyiapan lahan tanpa pembakaran biomass, aplikasi  pemupukan berimbang seperti mengurangi aplikasi pupuk mengandung unsur N di Pulau Jawa dan Bali dan meningkatkan dosis pupuk, termasuk unsur N di luar Pulau Jawa.  Penggunaan varietas padi sangat genjah secara tidak langsung juga dapat menurunkan emisi GRC yang dihasilkan dibandingkan dengan varietas lain yang berumur panjang”.  “Hal ini disebabkan karena lama penggenangan lahan sawah pada pertanaman padi varietas sangat genjah lebih singkat daripada varietas berumur pajang”, terangnya. Rifdan menambahkan, “Selain langkah-langkah yang telah disebutkan di atas, aksi mitigasi emisi GRK yang perlu dilakukan ialah penerapan teknologi budidaya pertanian melalui kegiatan system of rice intensification (SRI), pengelolaan tanaman terpadu (PTT), pemanfaatan pupuk organik dan biopestisida melalui kegiatan pemberian pupuk organik bersubsidi, pengadaan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), dan pemanfaatan kotoran/urin dan limbah pertanian untuk biogas”. 

Anggri dari BBSDLP menyampaikan “Beberapa varietas padi yang produksi emisi GRKnya rendah antara lain Ciherang, Mekongga, IR42, Inpari 1, Inpari 6, Hipa 4, Hipa 6, Hipa 5, IPB 3S, Inpari 13, Inpari 18, Inpari 31, Inpari 32, dan Inpari 33”.  Aksi mitigasi sekuestrasi atau penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida (CO2) dari atmosfer dalam jangka waktu yang lama dengan cara mengaplikasikan pupuk organik ke tanah juga merupakan salah satu langkah menurunkan emisi GRC”.  Anggri menjelaskan,” Untuk menghitung emisi GRK dalam satu tahun, data-data yang diperlukan antara luas panen padi per varietas dan jumlah input saprodi pupuk, baik itu pupuk organik maupun anorganik yang diaplikasikan di lapangan”. Pengumpulan data panen padi per varietas tahun 2021 saat ini masih dalam proses kompulasi dari Dinas Pertanian Provinsi se-Indonesia. Diharapkan dalam awal tahun 2022 ini, angka data panen padi per varietas akan dapat diperoleh sehingga nilai penurunan emisi GRK dapat segera dihitung.

Penulis : R. Sujayadi, PBT Muda-Direktorat Perbenihan TP.

 

WhatsApp


Email


Jam Pelayanan

Hari Kerja
08:00 s/d 16:00