Hadapi Dampak El Nino, Ditjen Tanaman Pangan Perkuat Percepatan Tanam Pajale di Jawa Barat

Lembang, 10 Oktober 2026 — Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memperkuat langkah percepatan tanam padi, jagung, dan kedelai (pajale) di Provinsi Jawa Barat di tengah tantangan kekeringan dan dampak fenomena El Nino. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Capaian Luas Tambah Tanam (LTT) Pajale Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Aula Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (10/10).

Rapat dipimpin Langsung oleh Tenaga Ahli Menteri Pertanian, Dr. Drs. Sarwo Edhie, SP, MM, MH yang hadir mewakili Plt Dirjen Tanaman Pangan dan dihadiri para pemangku kepentingan sektor pertanian tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Jawa Barat. Pertemuan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian tanam, mengidentifikasi kendala di lapangan, sekaligus merumuskan langkah percepatan tanam guna menjaga keberlanjutan produksi pangan.

Dalam rapat tersebut, kondisi pertanian Jawa Barat menjadi perhatian utama. Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi tanam pada 2026 tercatat lebih rendah 64.812 hektare atau sekitar 3,68 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Sementara itu, proyeksi produksi padi Januari–November 2026 diperkirakan mencapai 9.022.437 ton gabah kering giling (GKG), atau lebih rendah 645.643 ton dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain banjir pada awal tahun, kekeringan pada musim kemarau, serta kondisi iklim yang memengaruhi ketersediaan air bagi pertanaman. Situasi ini menuntut langkah antisipatif dan koordinasi yang lebih kuat agar kegiatan tanam dapat berjalan sesuai potensi wilayah.

Meski menghadapi tantangan, Jawa Barat tetap menjadi salah satu penopang utama produksi pangan nasional. Karena itu, percepatan tanam dan optimalisasi lahan menjadi langkah strategis untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Antisipasi Kekeringan dan Perubahan Pola Musim

Paparan kondisi iklim dari BMKG Jawa Barat dalam rapat tersebut menunjukkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan mundurnya awal musim hujan di sejumlah wilayah. Sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan mengalami kemunduran awal musim hujan sekitar satu hingga tiga dasarian dibandingkan kondisi normal.

Hingga 30 September 2026, kekeringan dilaporkan berdampak pada 16.337,13 hektare lahan pertanian yang tersebar di 18 kabupaten dan enam kota. Dari luasan tersebut, 3.026,6 hektare dilaporkan mengalami puso.

Kondisi ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dan jajaran pertanian untuk menyesuaikan strategi tanam dengan ketersediaan air, kondisi jaringan irigasi, serta prakiraan cuaca. Wilayah yang telah memperoleh dukungan air memadai didorong untuk segera memulai tanam, sementara daerah yang masih mengalami kekeringan perlu mengatur jadwal tanam secara cermat.

Informasi prakiraan musim juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG). Sinkronisasi rencana tanam antara pemerintah, petani, penyuluh, dan pengelola jaringan irigasi diperlukan agar pemanfaatan air dapat dilakukan secara lebih efektif dan risiko gagal tanam dapat ditekan.

PM-AAS Jadi Salah Satu Strategi Percepatan Tanam

Selain mengevaluasi capaian LTT, rapat membahas perkembangan program Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS), yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan mekanisasi, efisiensi, dan sistem budidaya yang lebih presisi.

Di Jawa Barat, target pelaksanaan PM-AAS tercatat seluas 154.150 hektare. Dalam pemaparan rapat, progres dokumen Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) telah mencapai berbagai tahapan, mulai dari pengusulan hingga verifikasi. Sebanyak 26 dari 27 kabupaten/kota telah menyampaikan dokumen CPCL, sedangkan Kabupaten Sukabumi masih memerlukan percepatan penyelesaian dokumen.

Adapun realisasi tanam PM-AAS yang dilaporkan dalam rapat mencapai 2.524 hektare atau sekitar 1,64 persen dari target. Angka tersebut menjadi perhatian untuk mendorong percepatan pelaksanaan di lapangan, terutama pada wilayah yang memiliki kesiapan lahan dan dukungan pengairan memadai.

Rapat juga menyoroti pentingnya percepatan verifikasi CPCL agar dukungan program dapat disalurkan secara tepat sasaran. Penyelesaian dokumen CPCL, termasuk yang berkaitan dengan kebutuhan pupuk, menjadi salah satu langkah yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Dari sisi teknologi, Kementerian Pertanian merencanakan pengadaan 1.794 unit alat tanam pindah bibit padi (transplanter) untuk mendukung kegiatan tanam. Pemanfaatan alat tersebut diharapkan membantu meningkatkan efisiensi kerja dan mempercepat proses tanam, dengan tetap memperhatikan kesesuaian teknologi terhadap kondisi lahan dan cuaca.

Keberhasilan penerapan teknologi juga memerlukan evaluasi berkelanjutan. Kondisi hujan setelah tanam, misalnya, menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam penggunaan transplanter agar benih atau bibit dapat tumbuh dengan baik.

Sebagai salah satu contoh penerapan budidaya, kegiatan demplot PM-AAS di Kabupaten Indramayu seluas 100 hektare dilaporkan telah menyelesaikan panen pada September 2026. Produktivitas yang dilaporkan mencapai 11,8 ton per hektare untuk varietas Inpari 32 dan 12,3 ton per hektare untuk varietas Inpari 48. Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi untuk melihat potensi penerapan teknologi dan praktik budidaya pada kondisi wilayah yang sesuai.

Sinkronisasi Rencana Tanam dan Tindak Lanjut

Rapat koordinasi juga membahas penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dengan mempertimbangkan ketersediaan air, kondisi prasarana irigasi, serta potensi luas tanam pada setiap musim. Perencanaan ini penting agar jadwal tanam antardaerah dapat diselaraskan dan pelaksanaan kegiatan pertanian berlangsung lebih terarah.

Sejumlah langkah tindak lanjut menjadi perhatian bersama, di antaranya percepatan verifikasi CPCL PM-AAS, penyelesaian dokumen yang belum lengkap, penguatan koordinasi dengan kabupaten/kota, serta dorongan bagi wilayah yang telah memiliki kondisi air memadai untuk segera melaksanakan tanam.

Pemerintah daerah juga diharapkan terus berkoordinasi dengan penyuluh dan instansi terkait untuk memastikan kesiapan petani, lahan, sarana produksi, dan dukungan pengairan. Dengan demikian, potensi tanam yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan risiko cuaca dan kondisi agroklimat setempat.

Melalui rapat koordinasi ini, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendorong agar evaluasi LTT menjadi landasan dalam menentukan langkah nyata di lapangan. Percepatan tanam tidak hanya berorientasi pada pencapaian target luas, tetapi juga perlu didukung kesiapan sarana produksi, ketepatan waktu tanam, serta penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan petani.

Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, petani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan produksi pangan. Dengan perencanaan yang matang dan tindak lanjut yang terukur, percepatan tanam pajale di Jawa Barat diharapkan dapat membantu menjaga produksi pangan, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendukung keberlanjutan swasembada pangan Indonesia.